Bagi masyarakat Lampung, tahun 2023 patut disyukuri. Setelah video komplain warga setempat atas jalan rusak di provinsi itu viral, presiden turun tangan langsung bersama menteri-menterinya untuk mengupayakan perbaikan. Namun, selagi perbaikan belum kelar, tetap ada kemungkinan terjadinya risiko merugikan pengguna jalan secara finansial.

Jalan rusak atau berlubang memang tak hanya mengganggu perjalanan, tapi juga bisa membawa kerugian materi bagi pengguna jalan. Kondisi jalan yang buruk dapat membuat pengendara kehilangan kendali, menyebabkan kendaraan rusak, bahkan berujung pada cedera atau kecelakaan fatal yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Dalam kondisi seperti ini, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dan apakah bisa meminta ganti rugi? Usut punya usut, masyarakat ternyata bisa mengajukan klaim kerugian akibat jalan rusak! Tapi ke mana klaim itu ditujukan? Mari kita bahas bersama.

Pihak yang Bertanggung Jawab

Penting untuk mengetahui bahwa masyarakat bisa meminta ganti rugi bila menjadi korban jalan rusak. Bukan hanya masyarakat Lampung, tapi seluruh warga Indonesia yang kendaraannya rusak, harus mendapat perawatan medis karena luka-luka, atau ada anggota keluarganya yang tutup usia akibat jalan rusak dapat mengajukan klaim kerugian.

Klaim ganti rugi atas kecelakaan akibat jalan rusak bisa diajukan ke berbagai pihak. Berdasarkan lokasi kecelakaan atau kejadian yang mengakibatkan kerugian, klaim ganti rugi bisa diajukan ke pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan itu. Pihak yang bertanggung jawab ini bisa jadi pemerintah, pengembang properti, atau operator jalan, sesuai dengan lokasi kecelakaan terjadi. Klaim juga dapat dialamatkan ke pihak yang memberikan perlindungan asuransi sesuai dengan yang digunakan pengguna jalan. Berikut ini rinciannya:

Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, terdapat beberapa jenis jalan, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa. Jalan nasional adalah jalan yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jalan provinsi adalah jalan penghubung ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota di provinsi itu. Bisa juga jalan yang mengoneksikan satu ibu kota kabupaten/kota dengan ibu kota kabupaten/kota lain di satu provinsi serta jalan strategi provinsi.

Adapun jalan kabupaten/kota antara lain menjadi penghubung ibu kota kabupaten/kota dengan ibu kota kecamatan atau pusat desa, antar-ibu kota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan desa, dan antardesa. Sedangkan jalan desa adalah jalan yang menghubungkan kawasan di dalam desa serta jalan lingkungan.

Berdasarkan pembagian itu, klaim ganti rugi atas jalan rusak bisa ditujukan kepada pemerintah pusat hingga pemerintah desa atau kelurahan sesuai dengan lokasi kejadian. Rinciannya:

• Pemerintah pusat: jalan nasional
• Pemerintah provinsi: jalan provinsi
• Pemerintah kabupaten/kota: jalan kabupaten/kota
• Pemerintah desa: jalan desa

Pengembang properti

Permintaan ganti rugi atas kerugian akibat jalan rusak juga bisa disampaikan kepada pengembang properti bila lokasi kejadian berada di jalan khusus properti tersebut. Contohnya jalan di perumahan atau kompleks. Namun penting untuk digarisbawahi bahwa pengembang perumahan bisa jadi telah menyerahkan pengelolaan jalan itu kepada pemerintah daerah.

Bila yang terjadi demikian, urusan klaim ganti rugi harus diselesaikan dengan pemerintah daerah setempat, biasanya pemerintah kabupaten/kota. Jadi harus menanyakan dulu kepada developer soal pengelolaan jalan tersebut.

Jasa Marga

Di Indonesia, PT Jasa Marga menjadi operator jalan satu-satunya yang bertanggung jawab memastikan keamanan dan keselamatan pengguna jalan tol. Jadi jika terjadi kecelakaan akibat jalan rusak di sepanjang jalan tol, klaim kerugian dapat dialamatkan ke PT Jasa Marga.

Jasa Marga juga bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerugian materiil akibat rusaknya kendaraan karena kondisi jalan tol yang buruk. Misalnya mobil rusak lantaran menghantam lubang di jalan tol. Pengemudi mobil itu dapat segera menghubungi Jasa Marga untuk meminta bantuan hingga mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi pada mobil tersebut.

Jasa Raharja

Selain para penyelenggara jalan, PT Jasa Raharja selaku perusahaan asuransi sosial dapat dikontak untuk urusan klaim ganti rugi atas terjadinya insiden akibat jalan rusak. Namun Jasa Raharja cuma bisa menerima klaim kerugian ketika pengguna jalan mengalami luka-luka sehingga harus dirawat medis atau meninggal akibat kecelakaan.

Segala kerugian akibat kendaraan rusak tidak masuk ranah perlindungan asuransi Jasa Raharja. Meski begitu, Jasa Raharja tak hanya dapat memberikan layanan asuransi yang berkaitan dengan jalan rusak. Bila jalan tak rusak pun ketika pengguna jalan mengalami kecelakaan bisa mengajukan klaim ganti rugi asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan.

Baca juga : Perbedaan Cara Klaim Asuransi Kecelakaan Swasta dan Jasa Raharja

Asuransi Bhakti Bhayangkara

Bagi pengemudi kendaraan yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak dan memegang surat izin mengemudi (SIM) yang valid, ada uang pertanggungan dari PT Asuransi Bhakti Bhayangkara yang bisa diambil. Ketika membuat dan memperpanjang masa berlaku SIM, biasanya pengemudi diminta membayar premi Asuransi Bhakti Bhayangkara.

Dengan begitu, ketika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan pengemudi luka-luka hingga meninggal, pengemudi atau ahli warisnya bisa mendapatkan uang pertanggungan. Sama seperti Jasa Raharja, klaim ganti rugi terhadap Bhakti Bhayangkara tak selalu harus berkaitan dengan kasus jalan rusak.

Asuransi swasta

Terdapat beberapa jenis asuransi yang bisa memberikan perlindungan finansial jika terjadi kerugian materiil akibat jalan rusak. Misalnya asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, dan asuransi kendaraan bermotor. Sebagai contoh, asuransi kecelakaan diri Persona Insurtech yang dilengkapi jaminan kecelakaan sepeda motor.

Bila memiliki polis asuransi kecelakaan diri ini, pengguna jalan yang harus dirawat medis lantaran terlibat kecelakaan ketika mengendarai sepeda motor dapat mengajukan klaim kerugian ke pihak asuransi. Begitu pula bila membekali diri dengan perlindungan asuransi kesehatan. Pihak asuransi akan membayar biaya perawatan sesuai dengan ketentuan dalam polis.

Khusus asuransi kendaraan bermotor, klaim ganti rugi akibat jalan rusak hanya dapat diajukan untuk kerusakan kendaraan tersebut. Perlu diketahui juga bahwa ada dua jenis perlindungan dari asuransi kendaraan bermotor, khususnya mobil, yakni all risk dan total loss only.

Baca juga : Ini Jenis Kerusakan Mobil yang Ditanggung dan Tidak Ditanggung Asuransi

Bila menggunakan all risk, segala jenis kerusakan bisa dimintakan klaim, dari baret, beset, penyok, hingga rusak total. Sedangkan jika memakai total loss only, ganti rugi biasanya diberikan hanya bila tingkat kerusakan mobil lebih dari 75 persen.

Demikian pembahasan soal klaim ganti rugi yang dapat diajukan ketika mengalami kecelakaan hingga menderita kerugian finansial akibat kondisi jalan rusak. Mesti ditekankan bahwa tuntutan ganti rugi ke pemerintah mesti melalui gugatan di pengadilan sehingga butuh upaya ekstra. Adapun entitas pengelola jalan tol dan penyelenggara asuransi sosial juga menetapkan prosedur tersendiri bila ada pengguna yang hendak meminta ganti rugi.

Urusan klaim biaya perawatan medis atau mobil penyok akibat jalan rusak relatif lebih mudah dengan pihak asuransi swasta. Apalagi klaim bisa diajukan lewat e-mail tanpa perlu datang ke kantornya, seperti Mobil Simas Insurtech.

Bila mengantongi polis asuransi swasta serta terdaftar sebagai peserta asuransi Bhakti Bhayangkara dan memenuhi syarat klaim Jasa Raharja dan Jasa Marga, pengguna pun bisa mendapatkan ganti rugi dari berbagai pihak sekaligus. Dengan demikian, pengguna bisa memperoleh perlindungan optimal dari risiko jalan rusak yang bisa mendatangkan kerugian keuangan.